KOTA - Sebagai upaya intervensi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, kini Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Wakil Wali Kota Pekalongan yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan, Salahudin menyampaikan bahwa, data P3KE berisikan data masyarakat berdasarkan nama (by name) dan alamat (by address) yang sudah diverifikasi, dan di-cross check dengan berbagai sumber data yang sudah ada, seperti data dari BPS, BKKBN, dan data kependudukan Kemendagri.
Adapun angka kemiskinan Kota Pekalongan selama Tahun 2021-2026 yakni pada Tahun 2021 dari target 6,94% terealisasi 7,59%, Tahun 2022 dari target 6,71% realisasinya 7%, Tahun 2023 dari target 6,50% terealisasi 6,81%. Selanjutnya, di Tahun 2024 ditargetkan 6,29%, Tahun 2025 targetnya turun 6,09% dan Tahun 2026 bisa turun kembali di angka 5,89%.
"Dengan menggunakan data P3KE lebih rinci by name by adress, menggambarkan kondisi kemiskinan lebih detail, sehingga bisa dipilah-pilah sesuai program prioritas yang bisa digunakan dan disinkronkan di masing-masing kelurahan, kecamatan maupun kota untuk pemberdayaan masyarakat yang masih dalam kondisi miskin terutama kategori miskin ekstrem," ucapnya.
Dengan menggunakan P3KE, Wawalkot berharap berbagai program dan kebijakan intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem, bisa lebih akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem, yang membutuhkan bantuan. Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 akan kembali dilanjutkan, terutama dalam rangka mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program charity bagi lansia dan disabilitas juga akan diteruskan, serta mendorong generasi muda lebih berdaya.
"Beberapa program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang sudah Pemkot lakukan diantaranya bantuan perlengkapan belajar untuk siswa miskin dan Sanggar Kegiatan Belajar (Dindik), bantuan paket sembako untuk kalangan lansia, disabilitas, penghuni RPSBM (Dinsos), bantuan jaminan sosial tenaga kerja rentan (Dinperinaker), bantuan iuran PBI JKN (Dinkes), Bantuan PMT untuk anak berpotensi stunting (Dinkes), bantuan bibit entok, bibit cabai (Dinperpa), bantuan benih udang vaname (DKP) bagi warga," paparnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo menginginkan, data P3KE yang sudah by name dan by adress dari Pemerintah Pusat akan menjadi data yang digunakan dalam implementasi program di daerah. Sebagai contoh, di Dinperinaker akan menggunakan data P3KE dalam pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan di seluruh kelurahan. Dari Dinsos-P2KB juga akan menggunakan data P3KE, dan sebagainya. Oleh sebab itu, data P3KE itu digunakan pada awal Tahun 2024 ini, agar bisa lebih tepat sasaran.
"Nantinya, kami monitor dan kawal secara periodik sampai dengan akhir tahun sehingga akan terlihat dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Pekalongan. Untuk kemiskinan ekstrem sendiri, itu kan desil 1 dari P3KE atau 10 persen dari kemiskinan di tingkat kota. Yang kami terima memang angkanya relatif agak sedikit berbeda dari data BPS, tetapi dengan P3KE ini kami mendapat data by name dan by address per kelurahan mulai dari daerah yang terendah kemiskinannya sampai tertinggi. Sehingga, bisa diketahui dan disasar program-program yang ada di kelurahan maupun OPD," pungkasnya. (nul)