Siapkan Kewaspadaan Dini Hadapi Potensi Kerawanan Pilkada

KOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pekalongan menggelar Seminar Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan mengusung tema "Potensi Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024" yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, H Salahudin. Turut hadir sebagai narasumber yakni Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan pada KPU Kota Pekalongan, Iman Santosa. 

Salahudin mengungkapkan bahwa, kegiatan ini merupakan langkah persiapan menghadapi Pilkada yang semakin dekat, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 27 November 2024. Menurutnya, dinamika politik sering kali meningkat menjelang Pilkada, sehingga deteksi dini terhadap potensi kerawanan menjadi sangat penting. 

"Kami berharap, FKDM menjembatani seluruh pemangku kepentingan baik dari jajaran KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Kejaksaan dan seluruh komponen masyarakat lain untuk bersama-sama mengantisipasi permasalahan di Kota Pekalongan yang mungkin terjadi menjelang Pilkada,"ucapnya.

Wawalkot Salahudin menambahkan, untuk melakukan kewaspadaan dini sejatinya harus di lakukan penggalian informasi secara dini sehingga segalanya bisa dianalisa lebih dulu terkait potensi ancaman di masyarakat. Dengan adanya FKDM ini diharapkan mampu menangkal potensi-potensi yang menimbulkan konflik sosial dan gangguan di tengah masyarakat.

Lanjutnya, selain itu, diperlukan juga sinergi berbagai pihak dari lini bawah hingga lini atas untuk memetakan dan mengidentifikasi potensi kerawanan dan konflik sosial yang mengarah pada perpecahan, terlebih saat ini sudah mendekati Pilkada.Ia berharap, warga masyarakat memiliki kedewasaan menyikapi peristiwa dan perilaku politik dari pihak manapun.

"Penggunaan media sosial (medsos) juga harus disikapi bijak dalam rangka mengedukasi masyarakat bagaimana memilih pemimpin yang baik, dan hindari oknum-oknum berkepentingan tertentu yang menawarkan sejumlah uang agar memilih pasangan calon (paslon) kepala daerah tertentu (money politik). Kami berharap, semua pihak, termasuk peserta dari partai politik dan masyarakat, dapat berperan aktif dalam menjaga kondusivitas selama Pilkada berlangsung,"tegasnya.

Sementara Ketua FKDM Kota Pekalongan, Achmad Tubagus Surur menerangkan, kegiatan ini mengundang para pemangku kebijakan mulai dari unsur kepolisian, TNI, Pemkot, organisasi kemasyarakatan, yang memiliki intens dalam mendukung kondusivitas wilayah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kebijakan tersebut agar ketika terjadi potensi kerawanan Pilkada ini bisa diminimalisir bersama-sama.

"Permasalahan ini bisa saja tidak lepas dari ideologi, karena kalau sudah head to head, persoalan itu bisa terjadi berulang,"ujar Tubagus.

Tubagus menyebutkan, dari kegiatan ini ada beberapa masukan dari peserta seminar yang hadir, diantaranya permasalahan yang cukup rawan saat ini adalah seorang calon pimpinan daerah yang mempunyai saudara atau keluarga  yang berstatus ASN, susahnya menghilangkan praktek money politics, munculnya pendekatan ideologi, dan sebagainya.

"Apakah dia ketika membantu saudara yang mencalonkan diri dalam Pilkada ini bisa dikatakan ikut kampanye atau tidak. Seperti yang dikatakan Ketua Bawaslu tadi sangat sulit sekali menghilangkan praktek money politics, namun yang dikhawatirkan juga adanya calon pimpinan daerah yang menggunakan pendekatan ideologi. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini kami ingin merapatkan barisan seluruh pemangku kepentingan sejak dini supaya mereka mampu menyikapi secara dewasa potensi kerawanan yang muncul selama Pilkada berlangsung,"pungkasnya. (nul)