Munas Setujui Bahlil Lahadalia Jadi Ketum Golkar

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar menyetujui Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 setelah berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat 1 dan tingkat 2 menyampaikan dukungannya.

"Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir pada Munas XI setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029?" tanya Ketua Pimpinan Sidang Munas XI Partai Golkar Adies Kadir di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu.

Setelah itu, para peserta musyawarah menyambut pertanyaan Adies dengan jawaban setuju disertai tepuk tangan. Bahlil kemudian menerima secara simbolis bendera Partai Golkar dari pimpinan sidang tersebut sambil mengibarkannya.

"Saya menerima panji Partai Golkar untuk dikibarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia dari Aceh sampai Papua untuk menuju kemenangan dalam rangka menyongsong Indonesia masa depan," kata Bahlil.

Sebelum persetujuan tersebut, Bahlil pun sempat menyampaikan visi dan misinya di hadapan peserta musyawarah. Dia pun menyampaikan beberapa poin, di antaranya soal dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, dia juga menyampaikan bakal membawa Partai Golkar lebih baik lagi di waktu ke depan, dan juga ingin memberikan kesempatan bagi para kader partai di daerah untuk bisa menjadi pengurus pusat.

Adapun Bahlil sebelumnya telah disepakati untuk menjadi calon tunggal ketua umum atau ketua formatur. Dia sebelumnya telah lolos pendaftaran dan menyisihkan Ridwan Hisjam yang tidak lolos dalam tahap pendaftaran.

Bahlil menegaskan tak berencana untuk menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.

"Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina, itu sampai hari ini nggak ada. Saya sudah diskusi kok, nggak ada," kata Bahlil saat konferensi pers.

Menurutnya dalam musyawarah tersebut pun tidak ada pembahasan mengenai dewan pembina partai. Secara garis besar, menurutnya musyawarah itu pun membahas tiga agenda, yakni pemilihan ketua umum, pengesahan program kerja, hingga pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Walaupun begitu, dia pun tak menutup kemungkinan bahwa Presiden Jokowi bisa saja menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar seperti yang diisukan sebelumnya. Karena menurutnya di negara demokrasi ini siapa saja berhak untuk berdoa.

"Kalau doanya diijabah oleh Allah, kalau jadi, ah paten barang itu kan," kata Bahlil.

Di samping itu, dia pun membantah adanya anggapan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena adanya intervensi dari pemerintah. Sebab, dia mengaku telah memperoleh mayoritas suara dari pengurus Partai Golkar di berbagai daerah.

"Jadi jangan selalu dianggap bahwa semua inisiatif pemerintah, tidak benar itu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.(antara)