Pengurus BMT Mitra Umat Dilaporkan ke Polisi

Reporter: Wahyu Hidayat |

Editor: Damar Purbono |

Minggu , 04 Aug 2024 - 19:28

LAPORAN - Perwakilan nasabah KSPSS BMT Mitra Umat didampingi LBH Petanesia mendatangi SPKT Polres Pekalongan Kota untuk melaporkan pengurus BMT tersebut atas dugaan penggelapan dana nasabah, Jumat (2/8/2024).-WAHYU HIDAYAT -

KOTA - Pengurus KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan yakni ketua, sekretaris, dan bendahara dilaporkan ke Polres Pekalongan Kota oleh para nasabahnya, Jumat sore (2/8/2024).

Para nasabah yang tergabung dalam Paguyuban Nasabah Korban BMT Mitra Umat, dengan didampingi kuasa hukum dari LBH DPP Petanesia, melaporkan pengurus BMT tersebut atas dugaan penipuan dan atau penggelapan dana nasabah.

Adapun pengurus yang dilaporkan yakni Z selaku ketua, EL selaku bendahara, dan AB selaku sekretaris BMT Mitra Umat.

Belasan orang perwakilan paguyuban nasabah tersebut, didampingi LBH DPP Petanesia, berjalan kaki dari kantor DPP Petanesia di Jalan Diponegoro ke SPKT Polres Pekalongan Kota sekitar pukul 16.00 WIB kemudian menyerahkan berkas laporan ke petugas piket SPKT Polres setempat.

Ketua LBH DPP Petanesia, Sugiharto, selaku penerima kuasa dari paguyuban nasabah, mengatakan pelaporan itu dilakukan setelah melalui proses cukup panjang. Sampai kemudian paguyuban nasabah korban BMT Mitra Umat mendatangi kantor DPP Petanesia untuk memberikan surat kuasa melaporkan pengurus ke pihak berwajib.

Sugiharto menuturkan anggota paguyuban nasabah korban BMT Mitra Umat berjumlah sekitar 1.400 orang. Mereka tidak bisa mencairkan dananya, khususnya Simpanan Idul Fitri (Sifitri) di BMT Mitra Umat.

"Teman-teman dari paguyuban nasabah ini sebenarnya sebelumnya sudah melakukan langkah-langkah yang baik. Mereka melakukan mediasi dengan pengurus BMT, difasilitasi oleh Pemkot Pekalongan," katanya.

Mediasi dilakukan dua kali. Namun hasilnya belum sesuai dengan yang diinginkan para nasabah.

"Mediasi pertama ada secercah harapan. Tapi kemudian di mediasi kedua ternyata mereka (pengurus BMT, red) seakan-akan 'tidak ada itikad baik' untuk memenuhi tuntutan dari nasabah," tutur Sugiharto.

Sugiharto mengungkapkan, LBH Petanesia kemudian mendapatkan surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan antara nasabah dengan pihak BMT. Upaya nonnlitigasi dilakukan, namun tidak berhasil.

"Maka hari ini melaporkan terkait dengan dugaan penggelapan atau penipuan uang oleh pengurus BMT, dalam hal ini ketua, bendahara, dan sekretaris," ujarnya.

Pelaporan yang dilakukan oleh pihaknya adalah terkait dengan program Simpanan Sifitri di BMT Mitra Umat yang tidak bisa dicairkan.

Sugiharto mengungkapkan, nilai simpanan atau jumlah dana milik kurang lebih 1.400 nasabah yang tergabung dalam Paguyuban Nasabah Korban BMT Mitra Umat dalam berbagai jenis program simpanan di BMT tersebut diperkirakan mencapai Rp28 miliar.

pengurus bmt mitra umat dilaporkan ke polisi                            kota - pengurus kspps bmt mitra umat pekalongan yakni ketua, sekretaris, dan bendahara dilaporkan ke polres pekalongan kota oleh para nasabahnya, jumat sore (2/8/2024).
para nasabah yang tergabung dalam paguyuban nasabah korban bmt mitra umat, dengan didampingi kuasa hukum dari lbh dpp petanesia, melaporkan pengurus bmt tersebut atas dugaan penipuan dan atau penggelapan dana nasabah.
adapun pengurus yang dilaporkan yakni z selaku ketua, el selaku bendahara, dan ab selaku sekretaris bmt mitra umat.
belasan orang perwakilan paguyuban nasabah tersebut, didampingi lbh dpp petanesia, berjalan kaki dari kantor dpp petanesia di jalan diponegoro ke spkt polres pekalongan kota sekitar pukul 16.00 wib kemudian menyerahkan berkas laporan ke petugas piket spkt polres setempat.
ketua lbh dpp petanesia, sugiharto, selaku penerima kuasa dari paguyuban nasabah, mengatakan pelaporan itu dilakukan setelah melalui proses cukup panjang. sampai kemudian paguyuban nasabah korban bmt mitra umat mendatangi kantor dpp petanesia untuk memberikan surat kuasa melaporkan pengurus ke pihak berwajib.
baca juga:nasabah bmt mitra umat gelar aksi di kantor wali kota
sugiharto menuturkan anggota paguyuban nasabah korban bmt mitra umat berjumlah sekitar 1.400 orang. mereka tidak bisa mencairkan dananya, khususnya simpanan idul fitri (sifitri) di bmt mitra umat.
"teman-teman dari paguyuban nasabah ini sebenarnya sebelumnya sudah melakukan langkah-langkah yang baik. mereka melakukan mediasi dengan pengurus bmt, difasilitasi oleh pemkot pekalongan," katanya.
mediasi dilakukan dua kali. namun hasilnya belum sesuai dengan yang diinginkan para nasabah.
"mediasi pertama ada secercah harapan. tapi kemudian di mediasi kedua ternyata mereka (pengurus bmt, red) seakan-akan 'tidak ada itikad baik' untuk memenuhi tuntutan dari nasabah," tutur sugiharto.
sugiharto mengungkapkan, lbh petanesia kemudian mendapatkan surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan antara nasabah dengan pihak bmt. upaya nonnlitigasi dilakukan, namun tidak berhasil.
"maka hari ini melaporkan terkait dengan dugaan penggelapan atau penipuan uang oleh pengurus bmt, dalam hal ini ketua, bendahara, dan sekretaris," ujarnya.
pelaporan yang dilakukan oleh pihaknya adalah terkait dengan program simpanan sifitri di bmt mitra umat yang tidak bisa dicairkan.
sugiharto mengungkapkan, nilai simpanan atau jumlah dana milik kurang lebih 1.400 nasabah yang tergabung dalam paguyuban nasabah korban bmt mitra umat dalam berbagai jenis program simpanan di bmt tersebut diperkirakan mencapai rp28 miliar.
"uang 28 miliar itu adalah uang yang disimpan oleh sekitar 1.400 nasabah di berbagai jenis program simpanan. sedangkan yang khusus sifitri, belum tahu berapa jumlahnya. dan, yang 28 miliar itu belum bisa cair semua sampai hari ini," ungkapnya.
baca juga:jaksa penyidik limpahkan tersangka dugaan korupsi parkir ke jpu
baca juga:wali kota berharap kasus bmt mitra umat temui solusi
ketua paguyuban korban nasabah bmt mitra umat, dede jumantoro, mengharapkan pelaporan tersebut bisa berjalan sesuai hukum yang berlaku.
"harapan terbesar kami adalah agar pihak mitra umat bersedia menyelesaikan pembayaran uang nasabah, terutama uang nasabah dari paguyuban kami yang mencapai sekitar rp28,5 miliar," kata dia.
menanggapi adanya pelaporan tersebut, kuasa hukum bmt mitra umat dari kantor hukum bap, bayu agung pribadi, didampingi ahmad yusub, menyatakan laporan dari nasabah itu adalah hal yang wajar.
"menurut kami hal yang wajar sebagai nasabah, pastinya akan meminta keadilan, kepastian, manfaat. dalam hal ini mereka menempuh melalui aduan atau laporan ke kepolisian," ungkap bayu, minggu (4/8/2024).
menurut bayu, pihaknya selaku ph (penasehat hukum) atau kuasa hukum bmt mitra umat, sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pengurus dan pengelola bmt guna membahas penyelesaian dana nasabah.
"banyak hal yang sudah kami lakukan di antaranya melakuan audit. kami datangkan tim audit dari luar supaya perkara ini semakin terang, dan kami sudah membuat plan (rencana, red) aset-aset yang sudah siap dijual, untuk sekarang masih dalam proses pengadministrasian," katanya.
"yang jelas upaya kami selaku ph berupaya untuk penyelesaian, karena kami ph paham sekali kondisi dan perasaan nasabah saat ini. mohon doanya semoga proses pengadministrasian aset segera selesai guna menyelesaikan (dana) nasabah," sambung bayu agung.
demikian pula disampaikan ahmad yusub, anggota tim kuasa hukum bmt mitra umat lainnya. menurutnya, pelaporan itu adalah hak para nasabah yang merasa dirugikan oleh bmt.
adapun tentang dugaan pidananya, pihaknya menyerahkan ke pihak yang berwajib, apakah itu termasuk tindakan pidana atau perdata.
"karena pengurus tidak pernah menggunakan pembiayaan untuk keperluan pribadi, melainkan uang nasabah dipergunakan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang menggunakan pembiayaan. dan untuk saat ini memang belum bisa mengembalikan kepada mereka (para nasabah, red) karena menunggu dari pengembalian dari masyarakat yang meminjam uang dari bmt," imbuh yusub.
kasus ini sendiri bermula dari ratusan nasabah kspps bmt mitra umat yang mengaku tidak bisa mencairkan simpanannya di bmt tersebut pada beberapa bulan lalu.
berbagai upaya dilakukan para nasabah yang tidak bisa mencairkan dananya. mulai dari menggeruduk kantor cabang maupun kantor pusat dari bmt tersebut. termasuk pada kamis, 6 juni 2024 dengan melakukan aksi di depan pemkot pekalongan, dilanjutkan mediasi dengan pengurus bmt yang difasilitasi oleh pemkot pekalongan. (way)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Pekalongan 5 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan