Kolaborasi Semua Elemen Tekan ATS

FGD - Pemerintah Kota Pekalongan menggelar Forum group discusion (FGD) di Kelurahan Noyontaan.-dok. istimewa-

KOTA - Dalam rangka menekan jumlah anak yang tidak bersekolah (ATS), Pemerintah Kota Pekalongan, berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB), tokoh masyarakat dan beberapa ATS menggelar Forum group discusion (FGD) di Kelurahan Noyontaan.

Lurah Noyontaansari, Fanny Ardiansyah saat ditemui dalam FGD ATS menyebutkan di tahun 2024, berdasarkan data yang masuk di wilayahnya pada tahun 2024 tercatat 74 ATS, 55 anak diantaranya sudah bekerja dan menikah dan 7 ATS lainnya merupakan anak berkebutuhan khusus, sehingga hal tersebut menjadi perhatian bagi pihaknya. 

“FGD ini bertujuan untuk menentukan intervensi dan kolaborasi apa yang harus dilakukan bersama OPD teknis seperti Dindik, DPMPPA, Dinsos, tokoh masyarakat dan salah satu lembaga pendidikan non formal dari komunitas omah sinau sogan,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, dikatakan Fanny beberapa ATS yang hadir diberikan konseling langsung oleh DPMPPA, jika anak tersebut masih memiliki motivasi dan keinginan untuk kembali bersekolah, pihaknya akan memberikan pendampingan dengan mengarahkan ke pendidikan non formal diantaranya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). 

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut Camat Pekalongan Timur, Darminto menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya menggalakkan sosialisasi dan edukasi lebih intensif kepada masyarakat terkait peraturan Walikota (perwal) Kota Pekalongan wajib belajar 13 tahun, yakni minimal 1 tahun pendidikan anak usia dini, 6 tahun jenjang SD, 3 tahun jenjang SMP dan 3 tahun jenjang SMA.

“Dindik, kelurahan dan kecamatan selama ini sudah getol mengurangi jumlah ATS dan upaya tersebut akan terus kita dorong dengan menggandeng stakeholder terkait, memang butuh waktu yang tidak cepat dan butuh kesadaran dari masing-masing masyarakat, meskipun tidak bisa jumlah tersebut kita tekan semua, paling tidak berkurang dan paling penting kesadaran untuk bersekolah di masyarakat meningkat,” pungkas Darminto. (mal)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan