Kapolri Kaji Usulan Pembebasan Tarif Tol Jika Ada Antrean Panjang Mudik

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral kesiapan Operasi Ketupat Tahun 2024. 

Rapat ini untuk digelar untuk memastikan pelaksanaan arus mudik dan balik berjalan aman dan lancar.

Salah satu bahasan yang diusulkan dalam rapat itu adalah pembebasan tarif tol saat kepadatan mudik. Listyo mengatakan, pembebasan biaya tol pada saat arus mudik Lebaran 2024 akan disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Artinya, apabila terjadi kepadatan kendaraan karena antrean di gerbang tol, maka pembebasan biaya diberlakukan.

"Disaat saat tertentu manakala arus yang masuk di jalur tol sudah sangat luar biasa ada wilayah-wilayah berdasarkan rapat dengan pihak Jasa Marga. Kita bebaskan beberapa waktu untuk jalur-jalur tol apabila kapasitasnya melebihi dari apa yang dikriteriakan," kata Listyo usai menghadiri Rapat Koordinator Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 25 Maret 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy menambahkan, pemberlakuan sistem bebas tol hanya untuk tol fungsional.

“Tol gratis itu yang fungsional. Kalau komersial akan ada diskon hanya belum bicarakan dengan pihak operator, akan koordinasi badan tol, jasa marga dan operator lain,” ujarnya.

Listyo memastikan, seluruh upaya dan strategi yang disiapkan lintas sektoral bertujuan untuk memastikan ataupun mewujudkan arus mudik dan balik Idul Fitri 2024 berjalan dengan aman dan lancar.

“Ini semua menjadi bagian yang kita persiapkan agar mudik 2024 ini betul-betul berjalan aman dan lancar. Walaupun disatu sisi kita semua tahu kita sedang menghadapi rangkaian operasi mantap brata terkait masalah gugatan MK. Sehingga dua kegiatan ini betul-betul bisa diamankan agar kegiatan ini betul-betul bisa kita gelar dan kita kawal, jaga agar mudik tahun ini berjalan aman dan lancar,” tutup Sigit.(disway)