Respons Santai TPN Usai Ganjar Dilaporkan ke KPK

Reporter: |

Editor: Hendri |

Kamis , 07 Mar 2024 - 22:52

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.-DISWAY.ID-

"Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut," kata Ali.

Sebelumnya Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Mantan Dirut Bank Jateng ke KPK, Selasa 5 Maret 2024 kemarin.

Laporan itu dilayangkan atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi kepada Bank Jateng.

Diduga, uang mengalir ke sejumlah pihak di jajaran Pemprov Jawa Tengah di era Gubernur Ganjar Pranowo.

“IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng (inisial S) dan Juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo (GP) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023,” kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso.

Adapun nilai nominal gratifikasi itu mencapai ratusan miliar rupiah.

“Jumlahnya lebih dari 100 miliar,” imbuhnya.

Sugeng menjelaskan, Bank Jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16 persen dari nilai premi. Nilai 16 persen tersebut kemudian diduga dialokasikan ke sejumlah pihak.

“Cashback 16% itu dialokasikan 3 pihak. Lima persen untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” beber Sugeng.

Terkait laporan ini, Ganjar menyatakan tidak pernah menerima uang seperti yang ditudingkan.

"Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan," kata Ganjar saat dikonfirmasi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut merespons kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Gubernur Jateng periode 2013-2023, Ganjar Pranowo.

Jika dilihat dari waktu pelaporannya, Ahmad Sahroni menilai laporan tersebut tidak dilatari oleh kepentingan politik seperti apa yang dikhawatirkan oleh TPN.

Sebab jika niatnya bermuatan politik, maka hemat dia, bisa saja laporan tersebut diajukan ke KPK sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

"Kalau laporan ini di-submit sebelum Pilpres kemarin, itu baru berpolemik. Tapi kan sekarang sudah selesai, saya kira tidak ada motif-motif politik tertentu," tuturnya.

respons santai tpn usai ganjar dilaporkan ke kpk                            jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) tengah menindak lanjuti laporan dugaan gratifikasi atau suap di lingkungan bank pembangunan daerah jawa tengah atau bank jateng. 
dalam laporan dugaan gratifikasi itu, terlapor adalah mantan gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan mantan dirut bank jateng berinisial s.
atas laporan terhadap ganjar pranowo yang saat ini calon presiden nomor urut 3, direspons santai oleh tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud.
juru bicara tpn ganjar-mahfud, imam priyono mengaku tidak khawatir lantaran ganjar selalu menjaga transparansi dan anti korupsi.
selama menjalankan kepemimpinan, termasuk saat menjadi gubernur jawa tengah, ganjar memegang prinsip transparansi dan anti korupsi tersebut.
"pada prinsipnya, dalam kepemimpinan, mas ganjar selalu mengedepankan transparansi dan anti korupsi," ujar imam.
ia meminta pelapor dugaan suap ganjar dari bank jateng itu untuk memberi bukti konkret terkait perkara tersebut.
imam juga meminta laporan ini tidak berdasar oleh kepentingan politik.
"silakan dibuktikan saja, dan kami berharap tidak ada kepentingan politik di dalamnya," katanya.
kabag pemberitaan kpk ali fikri mengungkapkan laporan dugaan gratifikasi tengah diverifikasi.
demikian dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut laporan masyarakat.
"tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga akan dilakukan (tindak lanjut)," kata ali kepada wartawan, selasa 5 maret 2024. 
ali membeberkan bahwa lembaga antirasuah itu akan mengambil langkah pertama yang dilakukan oleh kpk adalah verifikasi dan telaah. proses aduan itu akan dilakukan deputi informasi dan data kpk. 
kpk selanjutnya melakukan pengumpulan data dan informasi lanjutan. termasuk, akan memanggil pihak pelapor dalam hal ini indonesia police watch (ipw).
"nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut," kata ali.
sebelumnya ketua indonesia police watch (ipw) sugeng teguh santoso melaporkan mantan gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan mantan dirut bank jateng ke kpk, selasa 5 maret 2024 kemarin.
laporan itu dilayangkan atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi kepada bank jateng.
diduga, uang mengalir ke sejumlah pihak di jajaran pemprov jawa tengah di era gubernur ganjar pranowo.
“ipw melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada dirut bank jateng (inisial s) dan juga pemegang saham kendali bank jateng ganjar pranowo (gp) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023,” kata ketua ipw, sugeng teguh santoso.
adapun nilai nominal gratifikasi itu mencapai ratusan miliar rupiah. 
“jumlahnya lebih dari 100 miliar,” imbuhnya.
sugeng menjelaskan, bank jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16 persen dari nilai premi. nilai 16 persen tersebut kemudian diduga dialokasikan ke sejumlah pihak.
“cashback 16% itu dialokasikan 3 pihak. lima persen untuk operasional bank jateng baik pusat maupun daerah, 5,5% untuk pemegang saham bank jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali bank jateng yang diduga adalah kepala daerah jawa tengah dengan inisial gp,” beber sugeng.
terkait laporan ini, ganjar menyatakan tidak pernah menerima uang seperti yang ditudingkan.
"saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan," kata ganjar saat dikonfirmasi.
wakil ketua komisi iii dpr ahmad sahroni turut merespons kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama gubernur jateng periode 2013-2023, ganjar pranowo.
jika dilihat dari waktu pelaporannya, ahmad sahroni menilai laporan tersebut tidak dilatari oleh kepentingan politik seperti apa yang dikhawatirkan oleh tpn.
sebab jika niatnya bermuatan politik, maka hemat dia, bisa saja laporan tersebut diajukan ke kpk sebelum pilpres 2024 diselenggarakan.
"kalau laporan ini di-submit sebelum pilpres kemarin, itu baru berpolemik. tapi kan sekarang sudah selesai, saya kira tidak ada motif-motif politik tertentu," tuturnya.
perkara laporan seperti yang dituduhkan pada ganjar menurutnya bukan hal yang aneh karena siapapun bisa membuat aduan meski kebenarannya harus kembali diuji.
ahmad sahroni berkaca pada pengalamannya yang juga pernah dilaporkan walau tak didasari cukup bukti.
"saya saja pernah dilaporkan kan, walau tak ada dasar dan bukti yang cukup," kata dia.
terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, ahmad sahroni meminta kpk untuk memproses laporan yang diajukan oleh ipw secara transparan.
"kpk juga wajib menerima dan memproses laporan dari siapapun, apabila ada bukti-bukti yang mendukung. kalau ternyata bukti tak mencukupi sehingga laporan tak bisa lanjut, ya diumumkan saja secara transparan," ujarnya.(disway)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Pekalongan 8 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan