Bawaslu Susun Bank Data Cegah Politisasi SARA

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama dengan berbagai pihak menyusun bank data untuk mencegah politisasi terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pemilu 2024.

 

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bank data itu menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dengan menyajikan karakteristik dan sebaran sebagai kajian ilmiah.

 

"Bawaslu juga gencar melakukan pendidikan pemilih dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemberdayaan masyarakat, FKUB (forum kerukunan umat beragama), media daring dan luring, dan seluruh elemen masyarakat," kata Lolly.

 

Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo), TNI, Polri, Dewan Pers, dan platform media sosial untuk mencegah kampanye identitas dan provokasi di media sosial dan media massa.

 

"Saat ini, kami intensif melakukan patroli pengawasan siber secara intensif untuk mencegah potensi berkembangnya politisasi identitas," jelas Lolly.

 

Bawaslu mengidentifikasi empat indikator politisasi SARA di Indonesia, yakni meliputi kampanye berisi sentimen SARA di media sosial, kampanye identitas di tempat umum, penolakan calon kandidat berbasis SARA, serta kekerasan berbasis SARA.

 

"Jika provokasi dan intimidasi tidak dikelola dengan baik, dinamika konflik bisa berkembang cepat dan menjadi sangat kekerasan atau brutal, berakhir dengan bentrokan antar-kelompok, atau kerusuhan massal yang berkepanjangan," ucapnya.