TPN Berharap Rapat Paripurna DPR Jadi Langkah Awal Untuk Ajukan Hak Angket

JAKARTA - Rapat paripurna DPR RI diharapkan dapat menjadi gerbang awal untuk mengajukan hak angket.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dewan Pakar Politik TPN, Muhammad AS Hikam pada Rapat Paripurna DPR RI ke-13 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2024.

Oleh sebab itu, dia berharap nantinya hak angket benar akan dilayangkan oleh partai politik untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

“Rapat paripurna DPR RI menjadi awal dari usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024,” kata Hikam.

 Dia mengatakan, apabila wacana hak angket benar-benar digulirkan pada sidang paripurna, maka, kata Hikam, akan ada satu harapan rakyat kepada DPR yang perlahan mulai terjawab. 

“Hak Angket merupakan hak DPR untuk memberikan penilaian kepada pemerintah, dalam hal ini presiden yang bertanggungjawab sebagai kepala negara saat berjalannya proses pemilu. Setelah itu, rakyat akan melihat bagaimana indikasi kecurangan Pemilu ini diselesaikan,” katanya. 

Selain itu, dia juga menyoroti reaksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terkesan cuek kepada setiap wartawan yang melontarkan pertanyaan terkait hak angket. 

Menurutnya, sikap Presiden Jokowi ini merupakan ekspresi tingkat kepedeannya terhadap kemampuan Istana dalam menghadapi dan memitigasi dampak hak angket. 

“Ini didasarkan pada sejarah kesuksesan manuver politik Istana yang terlihat dalam berbagai kasus sebelumnya,” jelasnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik, terutama partai politik di DPR, melalui iming-iming dan sanksi yang efektif. 

Hikam menganggap sikap cuek Presiden Jokowi merupakan bagian dari strategi untuk menenangkan para pendukungnya dan masyarakat umum.

“Kedua, sikap ‘nonchalant’ (cuek) adalah upaya menyembunyikan kegalauan dan kecemasan terhadap potensi Hak Angket yang berujung pada perubahan signifikan dalam proyek-proyek politik yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir,” kata Hikam.

Dia menilai hal ini mencakup upaya untuk mempertahankan pengaruh Presiden Jokowi dan dinasti politiknya. 

“Sikap ‘nonchalant’ mungkin hanyalah sebuah fasad diplomatik yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada para pendukungnya dan masyarakat umum, serta untuk menutupi potensi perlawanan yang muncul terhadap Istana," ucap Hikam.