KPU Sebut Presiden dan Wapres Boleh Kampanye, Tapi Harus Cuti dan tak Gunakan Fasilitas Negara

Reporter: |

Editor: Hendri |

Kamis , 25 Jan 2024 - 23:30

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik.-DISWAY.ID-

"Ya nanti dilihat," ujarnya.

Keberpihakannya dari Jokowi ini sebelumnya juga telah menuai protes dari berbagai kalangan, di mana mereka meminta agar Presiden berada di posisi netral.

Sedangkan Jokowi juga sempat mengatakan jika dirinya tidak melakukan cawe-cawa, akan tetapi pernyataan itu berubah dan mengakui jika dirinya melakukan hal tersebut.

Dengan pernyataan dari Jokowi yang mengatakan jika Presiden boleh memihak dan bleh kampanye, maka hal ini disinyalir akan semakin memperkeruh suasana menjelang Pemilu.

Hal ini terkait dengan aturan ASN tidak netral pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional.

Netralitas ini juga sempat disampaikan oleh Jokowi saat di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.

Saat itu Jokowi menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. (disway)

kpu sebut presiden dan wapres boleh kampanye, tapi harus cuti dan tak gunakan fasilitas negara                            jakarta - komisioner komisi pemilihan umum (kpu) ri, idham holik mengatakan, presiden dan wakil presiden diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan kampanye.
namun, untuk mengikuti kegiatan tersebut, presiden dan wakil presiden diharuskan untuk cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali pengamanan. hal tersebut juga tertulis dalam undang-undang (uu) pemilu pasal 281 ayat 1.
"uu pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan kampanye," ujar idham holik saat dihubungi, kamis, 25 januari 2024.
"norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti," tambahnya.
meskipun begitu, kata idham, terlepas nanti adanya konflik kepentingan, pihak kpu tidak punya hak dalam masalah tersebut mengingat kpu hanyalah lembaga yang berkaitan dengan norma
"kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam uu pemilu," tandasnya.
sebelumnya, presiden joko widodo (jokowi) tegaskan jika presiden boleh kampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
bahkan, presiden jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak. dia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.
"ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata jokowi dalam keterangannya di lanud halim perdanakusuma, jakarta timur, rabu, 24 januari 2024.
namun, jokowi menegaskan dalam berkampanye tersebut pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.
"tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegasnya.
jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. 
"boleh pak (berpolitik), kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. menteri juga boleh," kata jokowi.
meski demikian, ia mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye. 
"ya nanti dilihat," ujarnya.
keberpihakannya dari jokowi ini sebelumnya juga telah menuai protes dari berbagai kalangan, di mana mereka meminta agar presiden berada di posisi netral.
sedangkan jokowi juga sempat mengatakan jika dirinya tidak melakukan cawe-cawa, akan tetapi pernyataan itu berubah dan mengakui jika dirinya melakukan hal tersebut.
dengan pernyataan dari jokowi yang mengatakan jika presiden boleh memihak dan bleh kampanye, maka hal ini disinyalir akan semakin memperkeruh suasana menjelang pemilu.
hal ini terkait dengan aturan asn tidak netral pelayanan publik akan terhambat karena kinerja asn menjadi tidak profesional.
netralitas ini juga sempat disampaikan oleh jokowi saat di area proyek pembangunan jalan tol ikn, kabupaten penajam paser utara, provinsi kalimantan timur, pada rabu, 1 november 2023.
saat itu jokowi menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (asn) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada pemilu 2024. (disway)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Pekalongan 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan