KENDAL - Tak hanya masyarakat hingga pelajar, Badan Kesbangpol Kendal juga menggelar Pendidikan politik bagi para penyelenggara Pemilu guna menghadapi hajat Pilkada Serentak 2024, Selasa 16 Juli 2024 di Ruang Abdi Praja Setda Kendal. Harapannya, kinerja KPU hingga Badan Adhoc bisa semakin solid dan sinergis.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten KendalAl, Alfebian Yulando, mengatakan pemilu sudah terlewati, ini akan menjelang Pilkada. Artinya pemerintah mensupport penyelenggara, yaitu KPU bersama badan adhoc yaitu PPK untuk senigritas, kolaborasi, dan antisipasi hal apa yang menjadi hambatan ataupun menjadi potensi masalah.
"Jadi ini kita tingkatkan kolaborasi dan sinerginya. Nanti kita sampaikan ke Pak Camat, untuk bisa lebih mengenal kepada PPK karena banyak PPK yang baru, jadi terkait kewilayahan harapannya bisa meminimalkan masalah di Pilkada," ungkap Alfebian.
Sebagai contoh, ia menyebut masalah terkait Kesehatan penyelenggara Pemilu. Karena itu, Kesbangpol akan terus memantau perkembangannya serta mengantisipasinya Bersama KPU.
"Selanjutnya kita beri himbauan supaya untuk track hak pilih harus disalurkan tapi harus tetap netral karena ASN," ujarnya.
Pihaknya berharap melalui sinergitas Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu, nantinya ada informasi serta arahan terkait kesejahteraan penyelenggara Pemilu, terutama tingkat Badan Adhoc.
"Nanti ketika pekerjaannya sebagai PPK sudah usai, nanti bisa tertarik bekerja di KIK, ikut pelatihan jadi kita hadirkan juga dari Disperinaker. Itu kaitanya juga dengan Jamsostek. Terkait santunan, anggarannya dari Provinsi Jawa Tengah. Tetapi ini nanti harapannya sehat semua," kata Alfebian.
Sementara Ketua KPU Kendal, Kasanudin, menyambut baik kegiatan Pendidikan politik bagi penyelenggara Pemilu ini. Harapannya bisa mendorong PPK untuk menjaga netralitas, serta lebih memahami regulasi penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Alhamdulillah, kita saat ini sampai di tahapan coklit, di mana kita sudah melaksanakan coklit dan sudah 100% di Kendal, dan nomor satu di Jawa Tengah. Nanti akan diolah oleh teman-teman PPK, akan disalurkan ke PPHP," jelas Kasanudin.
KPU juga menyampaikan soal berbagai kendala yang dihadapi Pantarlih saat melakukan tahapan Coklit. Termasuk menyangkut data dukung yang sudah diminta KPU tapi belum selesai.
Diakui Kasanudin, beberapa nama pemilih memang diketahui udah meninggal dunia, karena itu Pantarlih akhirnya memverifikasinya dan menetapkannya sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
"Untuk jumlahnya belum bisa kita hitung, karena setelah ini nantinya diolah lagi datanya nanti akan kita sampaikan," kata Kasanudin.
Kecuali itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah mengajukan kerja sama terkait pemberian BPJS ke KPU Jateng. Hanya saja, sampai saat ini belum mendapatkan lampu hijau.
"Tapi kita sudah tercover dari santunan Provinsi, santunannya bervariasi bagi yang sakit, bahkan yang meninggal sampai 36 juta dan masih ada penambahan pemakaman senilai 10 juta," ungkap Kasanudin. (zen/sef)