JAKARTA - Kusnadi yang merupakan staf Sekjen PDIP laporan ke Komnas HAM atas penyitaan HP dan barang pribadi oleh Penyidik KPK beberapa waktu lalu.
Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tersebut mendatangi kantor Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 12 Juni 2024.
Kusnadi yang hadir dengan menggunakan pakaian batik lengan panjang berwarna coklat, tampak didampingi langsung sejumlah advokat, termasuk anggota Tim Kuasa Hukumnya, Ronny Talapessy.
Adapun kehadiran Komnas HAM, yaitu untuk melaporkan tindakan penyidik KPK yang sebelumnya diduga telah merampas dan menyita sejumlah barang termasuk alat komunikasi.
Tindakan tersebut pun diketahui, saat tengah mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK beberapa hari lalu.
Ketika tiba di Kantor Komnas HAM, Ronny Talapessy yang mendampingi Kusnadi itu meminta awak media untuk bersabar lantaran pihaknya akan menyampaikan maksud kedatangannya ke Komnas HAM.
“Sabar saya ke dalam dulu, sabar,” ujar Ronny.
Kusnadi bersama Ronny pun masuk ke dalam ruang pengaduan Komnas HAM dan mereka juga diminta untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu.
Sedangkan di ruangan pelaporan, sudah menunggu Advokat lainnya, Petrus Selestinus.
Diketahui sebelumnya, Hasto Kristiyanto telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku.
Dalam menjalani pemeriksaan itu, tas dan handphone (HP) milik Hasto turut disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto yang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode yang menjerat mantan caleg PDIP yang kini buron, Harun Masiku, itu, keberatan tas dan HP disita.
Hasto mengungkapkan, di tengah proses pemeriksaan yang dijalaninya, seorang stafnya bernama Kusnadi dipanggil penyidik.
Kusnadi diminta penyidik menyerahkan tas dan handphone (HP) milik Hasto untuk disita.
"Tasnya dan handphone atas nama saya disita," katanya pada Senin, 20 Juni 2024 di Halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.