JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar pertemuan maraton dengan praktisi antikorupsi selama 14 hari ke depan.
Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan agenda tersebut ditempuh untuk membuka ruang aspirasi publik dari berbagai latar belakang profesi dalam memberi masukan tentang tahapan rekrutmen peserta.
"Hari ini 4 Juni, kami sudah mulai umumkan secara resmi yang akan dilakukan selama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal 4 Juni," katanya usai menghadiri rapat kedua Pansel KPK.
Ia mengatakan pengumuman pendaftaran peserta telah dimuat melalui laman setneg.go.id dan kpk.go.id. Sedangkan pendaftaran calon pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029 dibuka mulai 26 Juni hingga 15 Juli 2024 secara daring melalui laman apel.setneg.go.id.
"Kita rencanakan besok 5 Juni 2024 akan ada pertemuan dengan para pemimpin redaksi, media cetak, elektronik, maupun online di Sekretariat Negara," katanya.
Arif mengatakan Pansel KPK membutuhkan aspirasi dari pimpinan media massa mengenai proses seleksi sehingga panitia bisa bekerja maksimal sesuai harapan publik.
Pelibatan partisipasi masyarakat juga menyentuh kalangan akademisi dari pimpinan perguruan tinggi pada 6 Juni 2024, berlanjut pertemuan dengan pimpinan BUMN pada 10 Juni 2024.
Selama 14 hari ke depan, Pansel KPK juga menyusun agenda pertemuan dengan sejumlah pejabat lembaga negara yang saat ini berhubungan dengan KPK.
Mereka yang dimaksud, di antaranya pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen (BIN), dan Mahkamah Agung.
"Jadi, pegiat antikorupsi sangat banyak dan kita harap masukan dari publik, khususnya dari teman-teman chief strategy officer untuk bisa menyampaikan aspirasi, harapan, dan masukan untuk seleksi pimpinan dan dewas KPK ini bisa berjalan sebaik-baiknya sesuai yang diharapkan publik," katanya.
Arif berharap pertemuan maraton dengan kalangan praktisi antikorupsi itu dapat menjaring masukan tentang kriteria, mekanisme, hingga sosok pimpinan KPK selanjutnya yang ideal berdasarkan masukan publik.(antara)