Sebelumnya Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Mantan Dirut Bank Jateng ke KPK, Selasa 5 Maret 2024 kemarin.
Laporan itu dilayangkan atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi kepada Bank Jateng.
Diduga, uang mengalir ke sejumlah pihak di jajaran Pemprov Jawa Tengah di era Gubernur Ganjar Pranowo.
“IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng (inisial S) dan Juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo (GP) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023,” kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso.
Adapun nilai nominal gratifikasi itu mencapai ratusan miliar rupiah.
“Jumlahnya lebih dari 100 miliar,” imbuhnya.
Sugeng menjelaskan, Bank Jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16 persen dari nilai premi. Nilai 16 persen tersebut kemudian diduga dialokasikan ke sejumlah pihak.
“Cashback 16% itu dialokasikan 3 pihak. Lima persen untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” beber Sugeng.
Terkait laporan ini, Ganjar menyatakan tidak pernah menerima uang seperti yang ditudingkan.
"Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan," kata Ganjar saat dikonfirmasi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut merespons kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Gubernur Jateng periode 2013-2023, Ganjar Pranowo.
Jika dilihat dari waktu pelaporannya, Ahmad Sahroni menilai laporan tersebut tidak dilatari oleh kepentingan politik seperti apa yang dikhawatirkan oleh TPN.
Sebab jika niatnya bermuatan politik, maka hemat dia, bisa saja laporan tersebut diajukan ke KPK sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
"Kalau laporan ini di-submit sebelum Pilpres kemarin, itu baru berpolemik. Tapi kan sekarang sudah selesai, saya kira tidak ada motif-motif politik tertentu," tuturnya.
Perkara laporan seperti yang dituduhkan pada Ganjar menurutnya bukan hal yang aneh karena siapapun bisa membuat aduan meski kebenarannya harus kembali diuji.
Ahmad Sahroni berkaca pada pengalamannya yang juga pernah dilaporkan walau tak didasari cukup bukti.