JAKARTA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD tengah di persimpangan jalan. Kabarnya, ia tetap bertahan menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) atau bakal mundur.
Meski secara aturan tidak ada larangan menteri mengikuti kontestasi Pilpres 2024, Mahfud MD disebut tengah mempersiapkan langkah mengundurkan diri.
Dengan mundur dari kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo, ayah rivalnya dalam Pilpres 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka, Mahfud akan lebih leluasa menyoroti kinerja pemerintah.
Demikian seperti dikatakan Mahfud MD saat acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
Dikatakan Mahfud, dirinya akan leluasa membongkar data pemerintahan pada perhelatan debat Pilpres 2024 jika tak lagi menjabat sebagai Menko Polhukam RI.
"Ketika akan mulai debat pertama agar lebih leluasa membuka data sebenarnya, sehingga lebih etis jika saya membaca data-data itu, jika saya tidak di pemerintahan," ungkap Mahfud.
Selain itu, dirinya mundur lantaran ada saran dari Capres Nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar tidak ada konflik kepentingan.
Namun demikian, mundur atau tidak dari kabinet Jokowi, dirinya akan menunggu keputusan strategis dari koalisi partai pengusung capres-cawapres Ganjar-Mahfud.
"Saya menunggu keputusan strategis menurut koalisinya Bu Mega saya harus apa. Saya nunggu Bu Mega," kata Mahfud MD dalam perbincangan podcast ‘Intrigue Rhenald Kasali’, dikutip Selasa, 23 Januari 2024.
Adapun hingga saat ini belum mundur, disebutkan Mahfud, juga untuk menjaga netralitas rivalnya, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga belum mundur sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
"Saya juga menjaga, saya kan Menko, kalau pak Prabowo enggak mundur, dia Menhan sekarang aja kan banyak tuh kalau dia ke daerah yang jemput pejabat-pejabat iya kan? Nah saya ada disitu (di kabinet) saya nunjukkin saya enggak loh (dijemput pejabat)," ujar Mahfud.
"Kalau Anda berlebihan kaya gitu, keterlaluan, saya enggak loh, kalau Anda keterlaluan saya juga akan ngomong. Dijemput gubernur enggak boleh," terangnya.
Mahfud lantas menceritakan dirinya saat sebagai cawapres yang juga Menko Polhukam, tidak pernah disambut pejabat setempat saat berkunjung ke daerah.
Ia sudah mewanti-wanti stafnya agar tidak menghubungi pejabat daerah ketika berkunjung ke suatu daerah agar tidak menyambut kedatangannya.
"Di daerah-daerah itu banyak Pangdam, Pj Gubernur, Bupati, yang dulu saya yang angkat, yang bahkan masih jadi staf saya sekarang. Saya bilang kalau saya ke daerah itu jangan hubungi dia karena dulu staf saya. Jangan hubungi Pangdam karena dulu ada yang Korspri saya, kasihan dia bisa disikat nanti, jangan beri tanda sedikit pun bahwa dia berhubungan dengan saya, kasihan dia, kalau saya sih enggak apa-apa," paparnya di podcast itu.