BATANG - Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang Dhannia Fitritiara mengatakan, banyak pelaku usaha yang mengajukan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk olahan pangan, namun susah dilakukan pengawasan. Melihat data pengajuan PIRT di Kabupaten Batang sebanyak 866.000 pelaku usaha, tetapi yang berhasil dilakukan pengawasan hanya 97 pelaku usaha.
“Padahal untuk persyaratannya mudah tinggal membawa KTP, NPWP, dan Label Produknya saja. Kemudian baru akan dilakukan pengawasan label, cara produksi olahan pangan yang benar, sarana prasarana sudah benar atau belum, dan produksi pangan tersebut,” jelasnya saat diwawancarai pada Kamis, 26 September 2024.
Dijelaskan Dhannia, langkah pengawasan PIRT yang sering tidak ditindaklanjuti oleh para pelaku UMKM. Akibatnya, banyak sekali produk UMKM di Kabupaten Batang belum mempunyai PIRT.
“Untuk itu, melalui sosialisasi iklan yang beretika dapat melihat kebenaran dan kejujuran dari pelaku usaha,” ungkapnya.
Etika periklanan tidak membenarkan sebuah kebohongan, karena fungsi utama iklan adalah sebagai media informasi. Untuk itu, harus ada pengontrolan yang tepat untuk menghindari terjadinya iklan yang mengorbankan nilai etika dan moral.
Dhannia Fitritiara berharap, pengontrolan terhadap iklan dapat dilakukan tidak hanya pemerintah tapi para pengiklan serta masyarakat juga.
Oleh karenanya, agar upaya pengawasan berjalan dengan baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang memberikan sosialisasi iklan beretika untuk para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selama ini Dinke Batang melakukan pengawasan iklan produk UMKM Kabupaten Batang melalui sosial media seperti instagram yang sering digunakan.
“Kalau pengawasan langsung itu malahan jarang sekali kita temukan iklan produk-produk UMKM. Jadi selama ini masih berfokus pengawasan lewat sosial media,” pungkasnya. (nov)